Sosialisasi Perhutanan Sosial Tingkat Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat Wilayah VII Di Mustika Taman Anggrek Kota Banjar

nanangsuryana, 17 Sep 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

BANJAR. Perhutanan Sosial adalah salah satu Program Pemerintah Nawacita Presiden Joko  Widodo . Kementrian LHK melalui CDK Wilayah VII mengadakan Sosialisasi Perhutanan Sosial kepada segenap penyuluh kehutanan di daerah yang di laksanakan di Objek Wisata Mustika Taman anggrek. Acara Sosialisasi tersebut di hadiri oleh KEPALA CABANG DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAWA BARAT WILAYAH VII  FAJAR ABDILLAH dan segenap penyuluh Kehutanan yang berada di setiap kecamatan pada kabupaten Ciamis dan Pangandaran serta Pemerintahan Kota Banjar sebanyak 70 orang penyuluh. ( 17/9/2019).

Sebagai nara sumber dalam acara tersebut, AMAS WIJAYA yang sekaligus menjabat sebagai WAKIL KEPALA PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA BARAT DAN BANTEN  menerangkan terkait Perhutanan Sosial.

" Perhutani Sebagai Operator pengelola hutan produksi di Jawa dan madura sesuai PP 72 tahun 2010 tentang Perhutani  harus mendukung Program pemerintah berupa  Perhutanan sosial yang di keluarkan Kementrian LHK Sebagai Regulator"

Dikatakan Amas dalam paparannya , " Perhutanan Sosial merupakan program yang memperkuat Program Pengelolaan Hutan bersama Masyrakat  ( PHBM ) karena Program Perhutanan sosial ini merupakan Program pemerintah pusat   , Nawacita Presiden Joko Widodo   " ungkapnya.

Amas juga menjelaskan terkait Program perhutanan sosial skema KULIN KK ( Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan ) dan skema Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial ( IPHPS )

Seorang peserta kegiatan Sosialisasi Perhutanan sosial asal dari Kabupaten Pangandaran ,  Yaya  Sunarya sebgai koordinator satuan pelayanan wilayah kabupaten Pangandaran bertanya terkait perbedaan skema KULIN KK dan IPHPS.

"Apa Yang membedakan skema KULIN KK dan skema  IPHPS ? "

Dikatakan Amas " Yang membedakan program Kulin KK dan IPHPS adalah Beban pajak dan Retribusi dari penghasilan  pertanian yang di dapat penggarap dan lokasi yang menjadi objek kerjasama. Kalau Kulin KK Beban PBB di bayarkan oleh pihak Perhutani dan lokasi kerjasama berada pada hutan produksi tampa melihat kerapatan hutan . Kalau IPHPS beban PBB  dan Retribusi di bayarkan oleh penggarap dan lokasi yang di kerjaaamakan adalah hutan produksi yang kerapatannya kurang dari 10%.  Terkait masa waktu kerjasama adalah dengan tenggang waktu sama 35 tahun dan dapat di wariskan ( Tetapi  hanya hak garap bukan menjadi hak milik ) " tarangnya .

Diakhir acara , ika selaku management dari CV. Enam Saudara  sebagai mitra Perhutani Dalam kerjasama pengelolaan objek wisata Mustika Taman bertanya terkait pesan kesan kepada  salah satu perserta Sosialisasi terkait acara  Acara Sosialisasi .

Adi Garjita selaku bendahara kegiatan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Perhutanan Sosial tingkat CDK wilayah VII propinsi Jawa Barat menjelaskan .

" Kami sungguh puas dengan pelayanan dan fasilitas yang ada di lokasi Wisata Mustika Taman Anggrek , apalagi ini acara yang spesial. Selain acara Sosialisasi Tantang Perhutanan Sosial , juga merupakan acara perpisahan dan pemberian cendera mata kepada pegawai yang purna tugas / pensiun sehingga lebih rilex karena di laksanakan di luar ruangan dengan suasana alam yang sejuk dihalaman kedai Den Ato mustika taman anggrek ( Outdoor ) " Pungkasnya. ( Nang.Surya )

 

 

 

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu